“Pajak Jawa Barat” merujuk pada sistem pajak yang berlaku di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sistem ini mencakup berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada warga, perusahaan, dan entitas lain di wilayah tersebut. Contohnya meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Penghasilan (PPh).
Sistem pajak ini sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Pendapatan pajak yang terkumpul digunakan untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas publik lainnya. Selain itu, pajak juga berperan dalam meratakan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.
Memahami sistem pajak Jawa Barat sangat penting bagi setiap warga dan pelaku usaha di wilayah ini. Dengan memahami kewajiban pajak masing-masing, warga dan pelaku usaha dapat berperan aktif dalam membangun Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.
Pajak Jawa Barat
Memahami sistem “pajak jawa barat” merupakan aspek penting bagi warga dan pelaku usaha di wilayah ini. Berikut beberapa aspek penting yang perlu dipahami terkait sistem pajak di Jawa Barat:
- Jenis Pajak: PBB, PKB, PPh
- Wajib Pajak: Warga, Perusahaan, Entitas
- Peran Pemerintah: Pengumpulan, Pengelolaan
- Manfaat Pajak: Pembangunan, Kesejahteraan
- Sistem Pembayaran: Online, Offline
- Sanksi Pelanggaran: Denda, Hukuman
- Peran Masyarakat: Kewajiban, Kepatuhan
Aspek-aspek tersebut saling terkait dan membentuk sistem pajak yang terintegrasi. Misalnya, kewajiban warga sebagai wajib pajak berkontribusi pada pendapatan pajak yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan. Sistem pembayaran online memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dan meningkatkan transparansi. Penting untuk memahami seluruh aspek ini agar warga dan pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban pajak dengan benar dan mendukung pembangunan Jawa Barat yang berkelanjutan.
Jenis Pajak
“Jenis Pajak: PBB, PKB, PPh” merupakan komponen penting dalam sistem “pajak jawa barat”. Ketiga jenis pajak ini menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Jawa Barat, yang kemudian digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan infrastruktur di wilayah ini.
-
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
PBB dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan di Jawa Barat. PBB merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, saluran air, dan fasilitas umum lainnya. PBB juga menjadi sumber pendanaan untuk program-program sosial, seperti pendidikan dan kesehatan.
-
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
PKB dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di Jawa Barat. Pendapatan dari PKB digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, dan infrastruktur transportasi lainnya. PKB juga menjadi sumber pendanaan untuk program-program keselamatan lalu lintas dan pengadaan armada transportasi umum.
-
Pajak Penghasilan (PPh)
PPh dikenakan kepada wajib pajak yang berpenghasilan di Jawa Barat. PPh terdiri dari berbagai jenis, seperti PPh orang pribadi dan PPh badan. Pendapatan dari PPh digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. PPh juga berperan penting dalam meratakan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.
Memahami jenis-jenis pajak ini dan kewajiban masing-masing wajib pajak merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan Jawa Barat. Sistem pajak yang adil dan transparan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wajib Pajak
“Wajib Pajak: Warga, Perusahaan, Entitas” merupakan konsep penting dalam memahami sistem “pajak jawa barat”. Sistem ini menetapkan kewajiban pajak bagi berbagai pihak yang berada di wilayah Jawa Barat, memastikan kontribusi dalam membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Warga
Warga Jawa Barat, baik penduduk tetap maupun pendatang, memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kewajiban ini mencakup berbagai jenis pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk kepemilikan tanah dan bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan kendaraan bermotor, dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi yang memiliki penghasilan. Pembayaran pajak oleh warga sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan program sosial lainnya.
-
Perusahaan
Perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat memiliki kewajiban untuk membayar berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk gaji karyawan. Pembayaran pajak oleh perusahaan merupakan bentuk kontribusi dalam pembangunan ekonomi Jawa Barat, dan pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk mendukung program-program yang menguntungkan masyarakat, seperti peningkatan kualitas tenaga kerja dan penciptaan lapangan kerja.
-
Entitas
Entitas lain seperti organisasi non-profit, yayasan, dan lembaga keagamaan juga dapat menjadi wajib pajak di Jawa Barat. Kewajiban pajak yang dikenakan berbeda berdasarkan jenis entitas dan aktivitas yang dijalankan. Pembayaran pajak oleh entitas ini berperan dalam mendukung program-program sosial dan kemasyarakatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Jawa Barat.
Memahami kewajiban pajak bagi warga, perusahaan, dan entitas lain menjadi kunci dalam mendukung sistem “pajak jawa barat” yang berkelanjutan. Kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak akan menjamin ketersediaan dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Peran Pemerintah
“Peran Pemerintah: Pengumpulan, Pengelolaan” merupakan aspek krusial dalam sistem “pajak jawa barat”. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memegang peranan penting dalam mengelola sistem pajak, meliputi pengumpulan pajak dan pengelolaan dana yang terkumpul untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
-
Pengumpulan Pajak
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki kewajiban untuk mengumpulkan pajak dari berbagai sumber, termasuk warga, perusahaan, dan entitas lain yang berada di wilayah Jawa Barat. Proses pengumpulan pajak meliputi penetapan kewajiban pajak, pengawasan pembayaran pajak, dan penindakan terhadap pelanggaran pajak. Pemerintah memiliki berbagai strategi dan program untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses pengumpulan pajak, seperti sistem pembayaran online, program relaksasi pajak, dan peningkatan pengetahuan publik tentang kewajiban pajak.
-
Pengelolaan Dana Pajak
Dana pajak yang terkumpul oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikelola dengan teliti dan transparan untuk memastikan penggunaan yang efektif dan efisien. Dana tersebut dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Contohnya meliputi pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, fasilitas umum lainnya, dan program sosial seperti bantuan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Pemerintah juga menjalankan mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana pajak untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik.
“Peran Pemerintah: Pengumpulan, Pengelolaan” dalam sistem “pajak jawa barat” sangat penting untuk menjamin ketersediaan dana yang cukup dan efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, dana pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat.
Manfaat Pajak
Sistem “pajak jawa barat” merupakan instrumen penting dalam menghasilkan “Manfaat Pajak: Pembangunan, Kesejahteraan” bagi masyarakat Jawa Barat. Pendapatan pajak yang terkumpul oleh pemerintah provinsi digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini.
Sebagai contoh, pendapatan pajak digunakan untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan yang meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi biaya transportasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pajak juga mendukung pembangunan rumah sakit dan puskesmas yang menjamin akses pelayanan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat. Dana pajak juga dialokasikan untuk membangun sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan guna meningkatkan sumber daya manusia di Jawa Barat.
“Manfaat Pajak: Pembangunan, Kesejahteraan” yang dihasilkan dari sistem “pajak jawa barat” merupakan bukti nyata bahwa sistem pajak yang efektif dan transparan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak akan menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Sistem Pembayaran
Sistem pembayaran pajak di Jawa Barat menawarkan dua pilihan, yaitu online dan offline, yang merupakan bagian penting dari sistem “pajak jawa barat”. Kedua sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Sistem pembayaran pajak online di Jawa Barat memberikan banyak kemudahan bagi wajib pajak. Mereka dapat melakukan pembayaran pajak kapan saja dan di mana saja melalui website atau aplikasi resmi pemerintah provinsi Jawa Barat. Sistem ini juga mengurangi risiko kehilangan bukti pembayaran dan mempermudah wajib pajak dalam melakukan pelacakan pembayaran pajak yang telah dilakukan. Selain itu, sistem pembayaran online juga meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pengumpulan pajak.
Contohnya, wajib pajak dapat melakukan pembayaran PBB online melalui website atau aplikasi e-Samsat untuk pembayaran PKB. Sistem ini telah berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi kasus penunggakan pajak.
Namun, sistem pembayaran online tidak selalu cocok bagi semua wajib pajak, terutama bagi yang tidak memiliki akses internet atau yang tidak terbiasa menggunakan teknologi. Untuk itu, pemerintah Jawa Barat juga menyediakan sistem pembayaran pajak offline melalui bank yang ditunjuk atau kantor pelayanan pajak.
“Sistem Pembayaran: Online, Offline” di Jawa Barat bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Keberadaan kedua sistem ini menunjukkan usaha pemerintah provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan sistem pajak serta mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.
Sanksi Pelanggaran
Sistem “pajak jawa barat”, seperti sistem pajak lainnya, dibangun dengan landasan hukum yang jelas dan meliputi sanksi bagi pelanggaran pajak. Sanksi ini berupa “Sanksi Pelanggaran: Denda, Hukuman” yang diberlakukan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dan keadilan dalam sistem pajak. Sanksi ini berfungsi sebagai deterrent bagi wajib pajak yang berniat menghindari kewajiban pajaknya.
Contoh konkretnya adalah penalti denda yang diberlakukan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak. Denda ini dihitung berdasarkan besarnya pajak yang tertunggak dan lama waktu keterlambatan. Dalam kasus yang lebih serius, seperti penghindaran pajak atau penggelapan pajak, wajib pajak dapat dikenai hukuman penjara dan denda yang lebih berat.
“Sanksi Pelanggaran: Denda, Hukuman” merupakan komponen penting dalam sistem “pajak jawa barat” untuk menjamin keadilan dan kepatuhan wajib pajak. Sanksi ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran pajak dan mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Dengan demikian, sistem pajak dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Peran Masyarakat
“Peran Masyarakat: Kewajiban, Kepatuhan” merupakan pilar fundamental dalam sistem “pajak jawa barat”. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memahami dan menjalankan kewajiban pajak merupakan faktor penentu dalam menentukan keberhasilan sistem pajak dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat. Tanpa kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya, sistem pajak akan sulit berfungsi dengan efektif dan mencapai tujuannya.
-
Kewajiban Pajak
Setiap warga dan pelaku usaha di Jawa Barat memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jenis pajak dan aturan yang berlaku. Kewajiban ini tidak hanya merupakan aturan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral bagi setiap warga untuk berkontribusi dalam membangun Jawa Barat yang lebih baik. Kejelasan aturan pajak, transparansi dalam pengelolaan dana pajak, dan akses informasi yang mudah diperoleh merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak.
-
Kepatuhan Pajak
Kepatuhan pajak merupakan bentuk nyata dari kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Kepatuhan ini ditunjukkan melalui pembayaran pajak dengan benar, tepat waktu, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan indikator utama dalam menilai kinerja sistem pajak dan menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan Jawa Barat.
-
Pentingnya Edukasi
Edukasi tentang pajak merupakan kunci dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Edukasi yang komprehensif dan mudah dipahami akan membantu masyarakat memahami peran pajak dalam pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Jawa Barat perlu menjalankan program edukasi pajak yang efektif dan menjangkau semua kalangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang memahami tentang pajak.
-
Peran Teknologi
Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem pajak. Sistem pembayaran pajak online, aplikasi mobile, dan portal informasi pajak secara online dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan akses informasi tentang pajak bagi masyarakat. Pemerintah Jawa Barat perlu terus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan meningkatkan kepatuhan pajak.
“Peran Masyarakat: Kewajiban, Kepatuhan” terhadap “pajak jawa barat” sangat penting dalam menjamin keberhasilan sistem pajak dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Jawa Barat. Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, dana pajak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membiayai program-program pembangunan yang bermanfaat bagi semua kalangan masyarakat.
Pertanyaan Umum tentang Pajak Jawa Barat
Seksi ini akan membahas beberapa pertanyaan umum mengenai sistem pajak yang berlaku di Jawa Barat. Informasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kewajiban pajak bagi warga dan pelaku usaha di wilayah ini.
Pertanyaan 1: Apa saja jenis pajak yang dikenakan di Jawa Barat?
Jawa Barat menerapkan berbagai jenis pajak, di antaranya:
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Dikenakan kepada pemilik tanah dan bangunan.
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor.
- Pajak Penghasilan (PPh): Dikenakan kepada wajib pajak yang berpenghasilan di Jawa Barat.
- Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan): Dikenakan kepada perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat.
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Dikenakan kepada perusahaan yang melakukan transaksi jual beli barang dan jasa.
- Pajak Hotel dan Restoran: Dikenakan kepada hotel dan restoran di Jawa Barat.
Pertanyaan 2: Bagaimana cara membayar pajak di Jawa Barat?
Wajib pajak memiliki dua pilihan pembayaran:
- Pembayaran Online: Dapat dilakukan melalui website atau aplikasi resmi pemerintah Jawa Barat, seperti e-Samsat.
- Pembayaran Offline: Dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk atau kantor pelayanan pajak.
Pertanyaan 3: Apa saja sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan pajak?
Sanksi yang diterapkan bagi pelanggaran pajak di Jawa Barat, di antaranya:
- Denda: Dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat membayar pajak atau melakukan kesalahan pelaporan pajak.
- Hukuman: Dalam kasus yang lebih serius, seperti penggelapan pajak atau penghindaran pajak, wajib pajak dapat dijerat hukuman penjara.
Pertanyaan 4: Bagaimana cara mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pajak di Jawa Barat?
Informasi lebih lanjut mengenai pajak di Jawa Barat dapat diperoleh melalui beberapa cara:
- Website resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat.
- Kantor pelayanan pajak di wilayah masing-masing.
- Hotline Bapenda Jawa Barat.
- Media sosial resmi Bapenda Jawa Barat.
Pertanyaan 5: Apakah ada program relaksasi atau keringanan pajak di Jawa Barat?
Pemerintah Jawa Barat seringkali mengeluarkan program relaksasi atau keringanan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu wajib pajak yang mengalami kesulitan. Informasi terkini mengenai program relaksasi pajak dapat diperoleh melalui website resmi Bapenda Jawa Barat atau media sosial resminya.
Pertanyaan 6: Bagaimana cara melaporkan pelanggaran pajak di Jawa Barat?
Wajib pajak dapat melaporkan pelanggaran pajak di Jawa Barat melalui beberapa cara:
- Melalui website resmi Bapenda Jawa Barat.
- Melalui kantor pelayanan pajak di wilayah masing-masing.
- Melalui hotline Bapenda Jawa Barat.
Mengenal sistem pajak di Jawa Barat merupakan langkah penting bagi warga dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar dan tepat waktu. Dengan kepatuhan terhadap aturan pajak, masyarakat berkontribusi dalam membangun Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.
Selanjutnya, mari kita bahas lebih detail tentang jenis pajak yang paling umum dikenakan di Jawa Barat, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Tips Mengenai Pajak Jawa Barat
Memahami sistem “pajak jawa barat” merupakan langkah penting untuk memastikan kewajiban pajak terpenuhi dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat membantu warga dan pelaku usaha di Jawa Barat dalam memahami dan menjalankan kewajiban pajak dengan benar.
Tip 1: Pahami Jenis Pajak yang Dikenakan
Setiap wajib pajak di Jawa Barat perlu mengetahui jenis pajak yang dikenakan kepada mereka. Jenis pajak yang umum dikenakan meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Pajak Penghasilan (PPh). Memahami jenis pajak dan kewajiban yang terkait akan memudahkan dalam menjalankan kewajiban pajak dengan benar.
Tip 2: Manfaatkan Fasilitas Online
Pemerintah Jawa Barat telah menyediakan fasilitas online untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Website atau aplikasi resmi seperti e-Samsat dapat digunakan untuk membayar pajak, melakukan pelacakan pembayaran, dan mengakses informasi tentang pajak. Manfaatkan fasilitas online ini untuk mempermudah proses pembayaran dan mendapatkan informasi terkini mengenai peraturan pajak.
Tip 3: Selalu Simpan Bukti Pembayaran
Setelah melakukan pembayaran pajak, simpan bukti pembayaran sebagai arsip penting. Bukti pembayaran dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pelacakan pembayaran dan untuk mempermudah dalam menangani permasalahan terkait pajak di masa mendatang.
Tip 4: Ikuti Program Edukasi Pajak
Pemerintah Jawa Barat seringkali menyelenggarakan program edukasi pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak. Ikuti program edukasi ini untuk memperoleh informasi terkini tentang sistem pajak di Jawa Barat dan memahami kewajiban pajak yang lebih jelas.
Tip 5: Teliti dan Konsisten
Selalu teliti dalam melakukan perhitungan pajak dan selalu konsisten dalam memenuhi kewajiban pajak dengan benar dan tepat waktu. Ketelitian dan konsistensi dalam menjalankan kewajiban pajak akan menghindari potensi sanksi dan menjamin keadilan dalam sistem pajak di Jawa Barat.
Dengan menjalankan tips ini, warga dan pelaku usaha di Jawa Barat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban pajak, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat.
Artikel ini akan terus menjelaskan aspek lain dari sistem “pajak jawa barat”. Selanjutnya, akan dibahas mengenai peran pemerintah dalam mengelola sistem pajak dan menjamin transparansi dalam pengelolaan dana pajak.
Kesimpulan
Artikel ini telah menjelajahi berbagai aspek sistem “pajak jawa barat,” menekankan peranannya yang vital dalam membangun kesejahteraan dan kemajuan Jawa Barat. Dari jenis pajak, kewajiban wajib pajak, peran pemerintah, hingga sistem pembayaran dan sanksi pelanggaran, sistem ini telah dirancang untuk menjamin ketersediaan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.
Memahami “pajak jawa barat” dan menjalankan kewajiban pajak dengan benar merupakan tanggung jawab bersama bagi setiap warga dan pelaku usaha. Kepatuhan terhadap aturan pajak akan mendorong terciptanya sistem pajak yang adil dan transparan, sehingga dana pajak dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih maju dan sejahtera.